Kisah Pemimpin Setengah Desa

Money Politik. BAWASLU

Yu Romlah tiba–tiba terbangun dari tidurnya, mimpi indahnya terputus gara–gara listrik mati, maklum Yu Romlah termasuk penakut. Ketika dia duduk di dipan reyot miliknya, sayup–sayup terdengar suara berisik di belakang rumahnya. “Wis aa duit kho Lik Darpo tanpani lah, tapi mengko kowe nyobloso Lik Senthun, iki duit ko Lik Senthun tanpani, gak ono sing weruh tenang wae(sudahlah uang dari pak Darpo terima saja, tapi nanti kamu pilih pak Senthun, ini uang dari pak Senthun terima, tidak ada yang tahu tenang saja). Tahu–tahu Yu Romlah bersin “huasing, huasing”. Kontan para landang atau tim sukses Lik Senthun dengan sebagian warga bubar jalan.

Suhu politik di desa Dongeng memang lagi hangat terkait pemilihan Kepala Desa. Lik Darpo selaku petahana akan head to head dengan Lik Senthun. Dengan berbekal pengalaman dan dukungan warga, Lik Darpo yakin dapat memenangkan pemilihan itu, demikian juga dengan Lik Senthun, disertai modal dukungan dari tokoh partai dan pendukungnya juga tak kalah banyak, Lik Senthun pun yakin akan memenangi pemilihan Kepala Desa Dongeng. Apalagi keduanya punya cukup uang untuk “shodaqoh”, eh politik uang maksudnya.

Hajat demokrasi yang ditunggu–tunggu akhirnya tiba, Lik Senthun memenangi pemilihan Kepala Desa dengan perolehan suara separo lebih 1 (satu) suara dari jumlah total pemilih. Gegap gempita dan kegembiraan kubu Lik Senthun menyambut atas kemenangan tersebut terasa tentunya di separuh warga desa. Sementara kubu Lik Darpon mau tidak mau harus menerima hasil pemilihan tersebut, karena tidak mungkin bisa menggugat ke MK.

Pasca pelantikan Lik Senthun mulai memimpin desa Dongeng, terlihat agak canggung karena memang baru pertama, apalagi ada isu bahwa Lik Senthun ijazahnya tidak memenuhi syarat. Kepemimpinan Lik Senthun terasa tidak tulus ketika ada warga pendukungnya sakit yang mengurus adalah Lik Jono perangkat desa yang dikenal sebagai orangnya Lik Senthun, sementara jika warga tersebut bukan pendukungnya maka yang mengurus adalah Lik Joned perangkat desa tapi orangnya Lik Darpo. Bukan itu saja, setiap ada rapat Lik Senthun jarang memimpin karena kemampuan komunikasinya terbatas.

Itulah sebagian kecil gambaran pemimpin yang lahir dari politik uang, berpotensi akan melahirkan pemimpin tidak sejati, karena pemimpin yang muncul dari hasil politik uang adalah tipe pemimpin yang sejak awal tidak memiliki kesejatian untuk memimpin. Ia memerlukan pencitraan yang berbiaya mahal. Pencitraan ini diperlukan untuk memake up habis dirinya dari seorang yang semula memang biasa saja menjadi seorang berbeda sehingga tampak layak untuk dipilih sebagai pemimpin. Tidak ada yang terus ‘bertobat’ dengan melupakan biaya yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan. Akhirnya seorang Kepala Desa akan mengkalkulasi biaya yang telah diinvestasikan selama pencalonan untuk mendapatkan kembali uangnya selama menjabat Kepala Desa.

Selain itu dari sang Kepala Desa yang dibantu oleh ‘penguasa, hal ini diharapkan kehadirannya mampu mempengaruhi warga desanya sehingga menjadi lumbung suara yang memilih partai tertentu yang menyokong kekuasaan. Jika itu terjadi maka sang Kepala Desa pada hakikatnya telah menjual harga dirinya dan mencederai desanya sebagai alat transaksi dengan kekuasaan yang sementara itu. Pada saat yang sama tanpa disadarinya sang Kepala Desa ini telah menistakan warga desanya sebagai individu-individu yang disamakan dengan kambing yang ditotok hidungnya yang dapat diatur serta dibawa kesana kemari sesuai dengan keinginannya.

Praktik politik uang bisa berawal dari proses pergantian kepemimpinan dalam skup yang lebih kecil semisal Desa. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk melawan politik uang, karena pembiaran praktik politik uang akan menjadi awal terjadinya kegaduhan umat. Lebih jauh lagi praktik politik uang dapat merusak sendi–sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih–lebih jika kita seorang beragama, maka kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang kita makan dari hasil yang halal maupun haram akan menjadi darah dan daging.

Praktik uang memang bukan hal yang tabu lagi untuk dibahas, bahkan di seluruh pelosok praktik ini masih berlangsung hingga detik ini. Apa yang membuat praktik ini masih kerap membudaya? Ternyata adanya kepercayaan masyarakat bahwa politik uang dianggap jalan mudah mencapai atau mendapat kekuasaan.

Meski sudah ada pasal-pasal yang mengatur praktik ini, kita tetap tidak bisa menyandarkan diri terhadap undang-undang yang bisa saja berganti atau revisi sewaktu-waktu.

Kepercayaan masyarakat harus direbut oleh pemangku kebijakan. Karena akhir-akhir ini adanya undang-undang sering menimbulkan pertanyaan di banyak kalangan terkait di manakah peran undang-undang dalam penegakan hukum? Pemangku kebijakan harus memberi contoh dalam kepemilikan. Hingga detik ini publik masih menanti sikap tegas dalam memberantas segala praktik kejahatan tanpa pandang bulu. Politik uang dalam bentuk apapun harus dihentikan, caranya bisa dengan tidak melibatkan diri.

Add Comment