Catatan Bawaslu Rembang, Ratusan Pendaftar PPS Tidak Memenuhi Syarat

Panwascam Sluke Klarifikasi Pendaftar PPS. MUSTHOFA

Bawaslu Rembang menemukan 106 pendaftar PPS lolos administrasi tidak memenuhi syarat. Banyak pihak terkejut dan gerah atas temuan ini, utamanya pihak pendaftar. Wajar saja, selama ini mereka selalu berpartisipasi menjadi PPS tiap ada perhelatan Pemilu maupun Pilkada tanpa ada hambatan. Lebih-lebih beberapa dari mereka merupakan tokoh di desanya. Di antara mereka ada yang merasa dipermalukan, sebagaimana informasi salah seorang Panwascam.

Lainnya, ada pula yang menilai Bawaslu Rembang berlebihan. ada juga yang protes ke KPU Rembang terkait alasan bila tidak memenuhi syarat lolos seleksi administrasi mengapa dinyatakan lolos tahap administrasi. Sebelum permasalahan ini melebar, Bawaslu Rembang ambil langkah tegas. Aturan tetap ditegakkan walau mungkin saja membuat sebagian pihak tidak berkenan.

Suatu ketika pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan analisis terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang di tahun 2020 lalu. Analisis tersebut dengan cara menyandingkan antara pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang Nomor: 12/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.

Salinan keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329351/2012 tentang pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Rembang pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2013.

Lampiran salinan keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Rembang pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2014 lalu.

Dari analisis tersebut, ditemukan sejumlah seratus enam nama diduga telah menjabat menjadi anggota PPS selama dua periode berturut-turut. Periode pertama beberapa tahun lalu, pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 . Sedangkan periode kedua pada saat pemilihan umum tahun 2014 lalu.

Berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang diduga melanggar beberapa pasal. Pertama, Pasal 18 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 yang berbunyi “Belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS”.

Kedua, Pasal 18 ayat (3a);

“Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PP, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama”.

Selain itu, Keputusan KPU RI Nomor: 66/PP.06-4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bab II huruf A angka 1 poin k yang menyebutkan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS”, serta angka 2 poin f yang merupakan penjelasan dari Bab II huruf A angka 1 point k terkait periodisasi.

Surat Dinas KPU No.12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 pada tanggal 10 Januari 2020 pada poin 3;

Penghitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat dua kali periode berturut-turut sebagai sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut: Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008, periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013, periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018, dan periode keempat dimulai pada tahun 2019 lalu.”

Bawaslu Rembang selanjutnya memproses dugaan pelanggaran tersebut melalui mekanisme temuan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Setidaknya ada delapan surat yang dijadikan bukti dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi tersebut. Hasil klarifikasi terhadap 106 orang pendaftar PPS yang diduga melanggar aturan.

Berdasarkan bukti-bukti dan hasil klarifikasi terhadap 106 orang pendaftar PPS dalam proses penanganan pelanggaran. Maka Bawaslu Rembang menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang.

Tindak lanjut pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian menerbitkan rekomendasi kepada KPU kabupaten Rembang. Rekomendasi ini akhirnya ditindaklanjuti oleh KPU dengan menghentikan 206 orang pendaftar PPS yang mengikuti tahapan seleksi. Di tahun selanjutnya, harapan besar tidak terjadi lagi kasus sebagaimana tersebut. Bawaslu dan KPU harus benar-benar bersikap tegas dalam meminimalisir terjadinya masalah.

Add Comment