Calon Perseorangan di Mata Kang Samijan

Tantangan Penegakan Hukum Pemilu. BAWASLU

Rutinitas Kang Samijan di warung kopi sebelah utara masjid Desa Japerejo akhir-akhir ini semakin intens. Kadang tangan kanan saya terasa pegal untuk sekedar menyapanya, maklum warung kopi tersebut sering dilewati oleh saya bahkan hampir setiap hari.

Awalnya saya berpikir jadwal Kang Samijan mengajar Matematika di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta setiap hari Senin dan Rabu. Dua hari yang artinya membuat ia memiliki cukup waktu longgar untuk bersantai atau melakukan kegiatan lain. Selang beberapa waktu saya memikirkan itu, lama kelamaan ternyata membuat saya tertarik untuk berkunjung, walau hanya sekedar mengobati rasa penasaran terhadap sosok Kang Samijan di wilayah ini.

Di sisi lain niat hati untuk menjalin silaturahmi sekaligus menjaga perasaan Kang Samijan yang hampir tiap hari menyambut sapaan saya dengan feedback yang ramah, santun dan menunjukkan kepribadian yang lembut, beliau orang baik tampaknya. Dugaan saya ternyata tidak melesat, isi dari obrolan ketika bertemu penikmat kopi lelet tersebut selalu tentang Pilkada. Bagi saya hal ini serasa paket komplit, karena mayoritas pendukung pasangan calon hadir semua pada waktu itu.

Kang Samijan pun bertanya pada saya, “Mas, calon perseorangan kok fotokopi KTP dukungane diverifikasi karo PPS leh, Mas? Mengko rak konangan dukung Kaji Kapit, lha terus rahasiane ning endi Mas?” (Mas, calon perseorangan kok photokopi dukungannya diverifikasi oleh PPS? Nanti kan ketahuan mendukung Haji Hafidz (calon perseorangan), lha terus rahasianya dimana Mas?).

Sebagai Kadus, kekhawatiran Kang Samijan mulai bertambah sejak ia tahu pergerakan PPS dalam kegiatan verifikasi faktual di wilayahnya bukan tanpa sebab, karena dia paham bahwa negara ini menjamin kebebasan dan kerahasiaan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, sebagai hak asasi. Itulah realitas yang terjadi saat ini.

Pertanyaan Kang Samijan rupanya menarik untuk didiskusikan, sebagai pelaksana Undang-Undang (Penyelenggara Pemilihan) tentu sebatas mendiskusikannya, karena produk Undang-Undang Pilkada bukanlah Panwas ataupun KPU yang membuat. Sebagaimana diketahui universal suffrage adalah pengakuan hak pilih secara universal dalam kegiatan Pemilu. Di negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional modern seperti Indonesia, hak pilih merupakan prasyarat fundamental. Untuk menginstitusionalisasi partisipasi politik warga dalam menggunakan hak pilih maka diselenggarakanlah Pemilu.

Hak pilih memiliki karakter demokratis dalam Pemilihan sudah tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Bab II Pasal 2 yang berbunyi “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Menurut Paul R. Abramson, hak pilih memiliki karakter demokratis jika memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair).

Hak pilih yang bersifat universal dapat menjamin hak setiap warga, tanpa membedakan suku, ras, agama, strata sosial, pilihan politik, dan gender untuk memilih dan dipilih dalam kegiatan pemilihan. Equal dalam penggunaan hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara, bagi setiap pemilih dalam Pemilihan. Tidak benar kalau Penyelenggara sekali coblos dihitung tiga, sementara jika penduduk biasa hak suaranya dihitung satu. Hal tersebut merupakan prinsip rahasia (secret) dalam penggunaan hak pilih adalah adanya jaminan tidak ada pihak lain yang mengetahui tentang pilihannya. Inilah yang dipermasalahkan Kang Samijan terkait dukungan perseorangan yang diverifikasi oleh jajaran KPU sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan. Sedangkan prinsip direct bahwa penggunaan hak pilih dilakukan secara langsung tanpa perantara.

Dalam konteks sosial demokratis di negara kita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak memilih. Pasal 43 berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Prinsip rahasia seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan hak pilih di dalam bilik, namun bisa juga dalam interaksi pemilih di kehidupan bermasyarakat. Aturan main yang berlaku membuat pilihan seseorang terhadap calon perseorangan diketahui orang lain. Bagi calon, mungkin saja lebih menguntungkan karena dapat dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana dukungan masyarakat terhadap pencalonannya. Buktinya tim kampanye Kaji Kapit masih saja mengumpulkan fotokopi KTP walaupun yang harus diserahkan ke KPU sudah melampaui batas persyaratan.

Ternyata yang dikhawatirkan oleh Kang Samijan akan kerahasiaan dukungan calon perseorangan hanya berlaku bagi calon perseorangan yang benar-benar menghimpun KTP dari masyarakat. Bukan calon perseorangan yang menghimpun KTP dari leasing motor dan atau lembaga kredit serta pembiayaan. Cukup membayar karyawan di perusahaan tersebut untuk membeli data KTP.

Add Comment