Balada Pencoretan Calon PPK

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPK. TOTOK SUPARYANTO

Entah tengah berspekulasi atau benar-benar belum tahu aturan, sebut saja Joko, bukan nama sebenarnya, nekat mendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Padahal, warga Desa Gandrirojo, Kecamatan Sedan, ini adalah mantan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang. Bahkan yang lebih aneh, Joko mencoba mendaftar sebagai PPK di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

Pasca-KPU Kabupaten Rembang mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang menemukan nama Joko. Serangkaian tindakan penanganan pelanggaran pun dilakukan. Mulai dari menyandingkan Pengumuman KPU dengan Surat Keputusan (SK) KPU tentang Anggota PPK tahun 2008 dan tahun 2009, hingga meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Sedan untuk melakukan penyelusuran, apakah Joko yang dimaksud dalam temuan ini.

Selanjutnya, Rapat Pleno anggota Bawaslu Rembang digelar. Kelima Komisioner memberikan pendapatnya. Saya sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran berpandangan, apabila memang benar Joko yang dimaksud adalah benar adanya maka hal tersebut merupakan pelanggaran.

Jika berdasarkan SK KPU, Joko benar-benar pernah menjadi PPK dua periode berturut-turut dan cukup membuat Bawaslu yakin maka surat rekomendasi ke KPU hari itu juga dapat dikirim. Pada intinya, rekomendasi tersebut menjelaskan bahwa Joko tidak memenuhi syarat, karena pernah menjadi PPK dua kali berturut-turut dan meminta KPU agar menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Komisioner lain, yakni Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Amin Fauzi, dalam menjustifikasi kesalahan seseorang, kiranya perlu menganut prinsip ‘affirmanti incumbit probate’ atau ‘siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan’. Jadi, harus dibuktikan betul bahwa Joko pernah menjabat anggota PPK selama dua periode. Kalau Bawaslu memiliki bukti berupa Surat Keputusan bahwa Joko memang pernah menjabat maka bisa ditindaklanjuti ke penanganan berikutnya. Tentu melalui kajian kemudian memberikan rekomendasi.

Sementara menurut Koordinator Divisi Pengawasan berpendapat, Maftuhin, setelah dilakukan pengecekan formulir pendaftaran Joko di KPU Kabupaten Rembang untuk Kecamatan Sedan, ternyata benar adanya, memang sama dengan nama Joko, sebagaimana pernah menjadi anggota PPK pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub) Tahun 2008 dan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009.

Oleh karena itu, cukup kuat untuk menyatakan bahwa Joko dengan nomor pendaftaran sekian di Kecamatan Sedan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota PPK, karena pernah menjabat dua kali periode berturut-turut. Dan tepat jika Bawaslu Rembang memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Rembang dalam pengumuman hasil seleksi administrasi.

Senada pendapat yang lain, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, M. Dhofarul Muttaqiin, menjelaskan, Joko yang namanya tercantum dalam pengumuman lolos seleksi administrasi KPU Kabupaten Rembang nomor 03/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 berdasarkan informasi dari Panwaslu Kecamatan atau Panwascam Sedan adalah orang yang sama dengan nama Joko yang tercantum pada SK PPK tahun 2008 dan tahun 2009.

Hal ini masih ditambah keyakinan Muttaqiin bahwa dia dan Joko pernah sama-sama menjadi PPK di tahun tersebut. Ketika itu, Muttaqiin adalah PPK Kragan dan Joko merupakan PPK Sedan. Artinya, Joko dapat dikategorikan pernah menjadi PPK selama dua periode berturut-turut dan tepat jika Bawaslu Rembang memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Rembang.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubungan Masyarakat, Ahmad Soffa, menambahkan, nama Joko terdapat di SK KPU No. 270/KPU/072 tertanggal 11 Desember 2007 dan No. 01 tahun 2019 tertanggal 28 Januari 2009. Joko menjabat sebagai PPK Kecamatan Sedan Pilgub 2008 dan Pemilu 2009, yaitu selama dua periode berturut-turut, sehingga Joko Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota PPK.

Hal ini didasarkan pada PKPU No. 3 tahun 2015 dan Surat Dinas KPU No. 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020. Dengan demikian, KPU diduga kuat melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan peraturan dan bukti yang ada.

Pada tahap selanjutnya, rekomendasi dilayangkan ke KPU Rembang. Atas rekomendasi tersebut, KPU Rembang lantas menindaklanjutinya. Nama Joko pun dicoret dan gugur dari proses seleksi anggota PPK. Bawaslu tidak lupa mengapresiasi langkah tersebut sebagai wujud penegakan aturan dan berkualitasnya proses penyelenggaraan Pemilu.

Begitulah. Sebuah kisah tentang penegakan aturan di satu sisi dan realitas penerimaan SDM yang semakin dinamis. Bagaimanapun, kita diwajibkan untuk terus belajar dan terus belajar. Terlebih, proses penyelenggaraan dan kontestasi demokrasi adalah sistem baku pemilihan pemimpin yang kelak dapat melahirkan kepemimpinan terbaik, bila ditempuh dengan proses terbaik.

Saya, Anda, Bawaslu, atau siapa pun, tentu saja dapat bersumbangsih pada tegaknya peraturan demi kebaikan kita bersama. Komitmen ini selayaknya kita pegangi sebagai dedikasi penuh untuk hidup dan perikehidupan yang jauh lebih baik di masa depan.

Catatan
Kisah ini ditulis berdasarkan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang No. 001/TM/PB/Kab/14.28/I/2020.