Kemenag dan Polres Rembang Serukan Pilkades Sejuk dan Damai

Dialog dan Silaturohmi bersama tokoh lintas agama dengan perwakilan Kemenag dan Polres Rembang. (Foto: Kemenag Rembang)

Rembang – Pilkades serentak yang akan diadakan November 2019, mendapat perhatian yang lebih dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung pilkades serentak dikabupaten Rembang, diadakanlah tatap muka dan silaturahmi dengan tokoh lintas agama baru-baru ini.

Moh. Muhson selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang juga Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Rembang mengatakan berbagai konflik, gesekan yang mengatasnamakan agama diharapkan tidak muncul dalam perhelatan pemilihan kepala desa serentak mendatang, meskipun para calon berasal dari berbagai agama dan latar belakang yang berbeda-beda.

‚ÄúDalam Pilkades pada dasarnya tak ubahnya seperti pemilihan-pemilihan lainnya, seperti Pilkada, pilgub, Pileg, dan Pilpres. Gesekan-gesekan yang akan terjadi di Pilkades itu pastilah ada. Termasuk dari berbagai unsur, misalnya dari segi agama apabila calonnya menganut agama yang berbeda dari para pemilihnya,” Ungkap Muhson.

Muhson menambahkan, jabatan Kepala Desa menjadi posisi yang strategis, bergengsi dan banyak diminati warga,sehingga mengakibatkan persaingan yang begitu ketat. Kadang ada sesama calon saling bermusuhan. Untuk menyikapi ini, Muhson mengimbau kepada para tokoh agama untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat menciptakan susasana Pilkades yang aman dan damai. “Tanpa ada hal-hal yang memicu konflik, termasuk konflik agama,” sambungnya.

Perpecahan dan konflik agama disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama faktor internal terkait dengan pemahaman agama yang ekstrim, baik secara tekstual ataupun liberal. Kedua, faktor-faktor di luar agama, seperti politik dan ekonomi. “Faktor luar ini, yaitu politik dan ekonomi seringkali mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuannya,” Ujar Muhson.

Dalam kesempatan yang sama Kabag Operasional Polres Rembang, Yohan Setiaji juga mengimbau masyarakat agar turut serta menciptakan suasana Pilkades dengan kondusif. Apabila ada masalah, segera diadakan dialog untuk mencari pemecahan masalahnya. “Setiap ada konflik yang dimuati masalah politik harus cepat diselesaikan agar tidak berlangsung berlarut-larut,” katanya.

Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terkait penyelenggara Pilkades sudah jelas dan tegas. Antara lain, panitia dan saksi harus bersikap netral. Dan penegakan, ketegasan dalam hukum jika ditemui pelanggaran. “Hal ini dilakukan untuk menciptakan Pilkades yang sejuk, aman dan damai,” ujarnya