Modal Sosial Bersumbangsih Besar pada Pengelolaan Kawasan Mangrove Pasarbanggi Rembang

KAWASAN STRATEGIS - Kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Kawasan Mangrove Pasarbanggi Rembang, beberapa waktu lalu. (Foto: BLH Rembang)
KAWASAN STRATEGIS – Kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Kawasan Mangrove Pasarbanggi Rembang, beberapa waktu lalu. (Foto: BLH Rembang)

Rembang, REMBANG DAILY ** Berlangsung sejak 1964, pengelolaan Kawasan Mangrove Pasarbanggi, Kecamatan Rembang, tidak terlepas dari peran masyarakat. Modal sosial tersebut terus dipupuk untuk mempertahankan konservasi mangrove.

Desa Pasarbanggi mempunyai kawasan hutan mangrove yang cukup luas dan tergolong salah satu yang terbaik di Jawa Tengah.

Hal tersebut termaktub dalam studi berjudul ‘Modal Sosial dalam Pengelolaan Kawasan Mangrove Pasarbanggi di Kabupaten Rembang’ yang dilakukan perwakilan Pemerintah Kabupaten Rembang, Nia Nuraini Rohmawati; perwakilan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Darmawan Salman; dan perwakilan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddnin, M. Abduh Ibnu Hajar. Studi dilakukan pada September 2012 hingga Januari 2013.

Hutan mangrove di Desa Pasarbanggi terwujud atas swadaya warga desa setempat yang awalnya merupakan kegiatan individu kemudian berkembang menjadi kegiatan bersama masyarakat dan pada akhirnya menjadi kegiatan kelompok tani tambak yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

Upaya rintisan penanaman seiring kesadaran mereka akan permasalahan yang dihadapi, yaitu abrasi yang menghancurkan tambak. Rintisan penanaman diinisiasi oleh individu bersama keluarganya dengan menggunakan bibit dari pohon mangrove yang masih tersisa.

Seiring keberhasilan penanaman, warga yang lain ikut tergerak melakukan penanaman secara gotong royong, hingga pada 1972, mereka sepakat membentuk Kelompok Tani Tambak Sidodadi Maju.

Pada 1988, dilakukan interaksi dengan pihak luar, baik pemerintah, LSM, pasar lokal, maupun komunitas lain, melalui berbagai kegiatan untuk menambah resource baik berupa sumberdaya alam dengan bertambahnya luas tanam dan bibit yang ditanam, finansial melalui penjualan bibit maupun produk ekosistem mangrove lainnya, fisik dengan adanya jembatan di tengah hutan mangrove dan bantuan peralatan lain (pompa air), maupun sumberdaya manusia dengan peningkatan kapasitas dan banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan.

Peran Pemerintah

Berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah turut berpengaruh pada keberlanjutan pengelolaan Kawasan Mangrove Pasarbanggi. Terbitnya SK Bupati maupun Perda tentang pengelolaan sumberdaya pesisir semakin menguatkan norma yang ada di masyarakat.

Meski demikian, dalam penegakan aturan ketika ada pelanggaran (menebang mangrove/memperluas tambak), sanksi yang berlaku baru ditetapkan oleh kelompok dan masyarakat, di antaranya dengan menanam mangrove dan menulis surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Penegakan hukum dari pemerintah selama ini belum dilakukan.

Melalui Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas) yang terbentuk 2010, penyelesaian pelanggaran masih bersifat kekeluargaan, dengan teguran atau sanksi lokal.

Dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, Kawasan Mangrove Pasarbanggi ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan daya dukung lingkungan. Salah satu arahannya, dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dan pusat mangrove (mangrove center).

Saran yang diajukan adalah perlunya pemerintah memfasilitasi perencanaan kegiatan pada level desa. Perencanaan kegiatan dari pemerintah seyogianya mampu merestorasi modal sosial, dan diperlukannya interaksi dalam bentuk koordinasi dan kerja sama berkualitas antar-pihak yang terlibat, sehingga modal sosial semakin kuat.