Pendataan Keluarga Rembang 2015 Libatkan 1750 Kader

DATA KELUARGA - Pendataan Keluarga 2015 Kabupaten Rembang di Rumah Dinas Bupati, Jumat malam (1/5/2015). (Foto: Pemkab Rembang)
DATA KELUARGA – Pendataan Keluarga 2015 Kabupaten Rembang di Rumah Dinas Bupati, Jumat malam (1/5/2015). (Foto: Pemkab Rembang)

Rembang, REMBANG DAILY ** Dalam rentang waktu 1 Mei 2015 hingga 31 Mei 2015, Pendataan Keluarga tahun 2015 Kabupaten Rembang dilakukan. Pendataan ini tidak tumpang tindih dengan tugas Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan BPS cenderung kepada personal atau tiap individu, sedangkan pendataan keluarga cenderung ke keluarga atau tepatnya ketahanan keluarga.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) mengerahkan tak kurang 1750 kader untuk mendata 195.500 KK di 965 RW dan 3425 RT se-Kabupaten Rembang.

“Tujuan pendataan adalah tersedianya data keluarga by name by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan KKBPK (Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga) serta berbagai program pembangunan lainnya,” ujar Kepala BPMPKB, Dwi Wahyuni Hariyati.

Dirilis Pemkab Rembang, pendataan dimulai dari keluarga Bupati Rembang Abdul Hafidz di Rumah Dinas Bupati Rembang, Jumat malam (1/5/2015).

Bupati Hafidz menikah pada 1985 dan dikaruniai 5 orang putra, terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki. Dua orang putri beliau telah menikah.

Istri Bupati, Hasiroh Hafidz, menggunakan pil sebagai pilihan KB setelah melahirkan putra terakhir. Untuk jaminan kesehatan, keluarga Bupati menggunakan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau lebih dikenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dasar Pengambilan Kebijakan

Usai pendataan, Bupati mengatakan, hasil pendataan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan perencanaan pembangunan lain.

“Dari pendataan ini akan terungkap alasan-alasan anak tidak sekolah, tidak bisa berobat, bahkan data ini bisa menjadi dasar penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama Program Stop Buang Air Besar Sembarangan,” jelas Bupati.

Bupati meminta agar masyarakat jujur dalam mengisi data atau pertanyaan yang nantinya diajukan oleh para kader. Karena, hal tersebut merupakan awal dari penentuan kebijakan selanjutnya.