Anggaran Rp180 Miliar, Kepala Desa Bisa Jadi Pelopor Pembangunan

EXPO - Plt. Bupati Rembang , Abdul Hafidz menghadiri Peresmian dan Expo Produk Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Desa Dasun Kecamatan Lasem, Rabu (1/4/2015). (Foto: Pemkab Rembang)
EXPO – Plt. Bupati Rembang , Abdul Hafidz menghadiri Peresmian dan Expo Produk Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Desa Dasun Kecamatan Lasem, Rabu (1/4/2015). (Foto: Pemkab Rembang)

Lasem, REMBANG DAILY ** Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi kesempatan Pemerintah Desa untuk mengelola anggaran sendiri, dengan nilai yang sangat besar. Dengan banyaknya anggaran, Kepala Desa harus bisa menjadi pelopor pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan desa. Kreativitas Kades menjadi kunci kesuksesan suatu desa.

“Kabupaten Rembang mendapatkan kucuran dana tambahan dari Kementerian Keuangan untuk desa. Tambahan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Perubahan tahun 2015, yang semula Rp39 miliar menjadi Rp97 miliar,” ujar Plt. Bupati Rembang , Abdul Hafidz, saat menghadiri Peresmian dan Expo Produk Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Desa Dasun Kecamatan Lasem, Rabu (1/4/2015).

Dirilis Pemkab Rembang, dana tersebut di luar Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara ADD sejumlah Rp80,6 miliar. Apabila ditotal, anggaran desa di Kabupaten Rembang mencapai Rp180 miliar.

Selain itu, ada pula dana pendampingan dari Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) sebesar Rp300 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, pemerintah berkewajiban untuk membiayai apa yang menjadi kepentingan desa. Karena, di era sekarang ini desa yang membangun negara,” jelas Hafidz.

Plt. Bupati mengimbau kepada para Kepala Desa agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Setiap rupiah uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Jangan hanya bisa menghabiskan anggaran yang diberikan, tapi harus bisa mengembangkan. bagaimana kucuran dana tersebut sebagai stimulan atau pancingan,” tegasnya.

Expo Produk PNPM PLPBK memamerkan produk-produk PLPBK dari tujuh desa, yakni Desa Padaran, Kumendung, Pacar, Turusgede, Dasun, Babagan, serta Sendangcoyo.

Dana Desa

Saat ini, desa tengah menjadi pusat perhatian, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu daya tariknya, adanya Dana Desa yang mencapai hingga Rp1,4 miliar per desa setiap tahunnya.

Mulai tahun ini, Dana Desa telah mulai disalurkan ke desa-desa melalui kabupaten/kota meski dengan nominal yang lebih kecil, karena anggaran Dana Desa di tingkat pusat sendiri masih belum optimal, yaitu mencapai 10 persen dari dana perimbangan.

Anggaran Dana Desa berasal dari realokasi anggaran pemerintah ke desa yang selama ini telah ada, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga mencapai kuota minimal 10 persen dari dana perimbangan, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diterima pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, desa berhak pula atas 10 persen penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pengaturan terkait dana desa didasari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian dijelaskan dengan aturan turunan berikut.

(i) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (ii) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan (iv) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.