Rembang, Kota Perdagangan Maritim Era Hindia Belanda

MELIMPAH - Sebuah rakit bambu dan kayu jati di Kali Solo antara Solo-Rembang tahun 1900-1910. (Foto: Image Shack dan Kaskus)
MELIMPAH – Sebuah rakit bambu dan kayu jati di Kali Solo antara Solo-Rembang tahun 1900-1910. (Foto: Image Shack dan Kaskus)

Rembang, REMBANG DAILY ** Siapa sangka, pada zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Rembang merupakan kota perdagangan maritim. Kayu jati menjadi komoditas dagang utama kala itu.

Dalam buku berjudul ‘Menggali Warisan Sejarah Kabupaten Rembang’ terbitan Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim UNDIP Semarang tahun 2003, disebutkan, perdagangan maritim Rembang didukung perahu sedang berukuran 1,465 last, dengan 1 last sama dengan 300 ton, serta tongkang dengan pemasaran ke berbagai daerah Jawa, kecuali Batavia, Semarang, dan Surabaya.

Kota Rembang jugamemiliki industri kecil yang memproduksi suku cadang kapal atau perahu, seperti kain layar dan tali temali.

Hutan kayu Rembang semakin rusak pada zaman Cultuur Stelsel, diperuntukkan pembangunan sarana infrastruktur, seperti pembangunan jembatan, los-los atau gudang tembakau, dan pabrik pengolahan hasil tanaman ekspor.

Bahan kayu jati pembangunan benteng di Ambarawa dan Willem I di Semarang pada 1836 diambil dari Rembang. Hal tersebut menjadi salah satu sebab utama merosotnya industri perkapalan di Rembang sejak pertengahan kedua abad ke-19.

Perubahan Ketatanegaraan

Pada awal abad ke-19, terjadi perubahan ketatanegaraan di Jawa, baik pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels Daendels maupun Thomas Stamford Bingley Raffles.

Ternyata, dasar-dasar yang diterapkan Raffles masih tetap dipertahankan, paling tidak hingga 1830. Sejumlah 70 pejabat pemerintah kolonial dibagi menjadi dua golongan, yaitu Korps Pemerintahan Belanda atau Binnenlands Bestuur (BB) yang terdiri dari para pejabat Eropa dari Gubernur, Residen, Asisten Residen,Kontrolir, Adspiran Kontrolir, dan Korps Pemerintahan Pribumi atau Inlands Bestuur (IB) yang terdiri dari pejabat-pejabat pribumi. IB melaksanakan fungsi pemerintahan di bawah pengawasan BB.

Setiap Karesidenan mempunyai pemerintahan pribumi dengan hierarki atau urutan kepangkatan sendiri. Terdapat variasi pada setiap karesidenan dengan cara memerintah yang berbeda. Para Residen dan Asisten Residen biasanya mempunyai cara-cara tersendiri tentang bagaimana mengurus para pejabat pribumi atau orang Jawa pada umumnya.

Sejumlah 72 Bupati merupakan pejabat di bawah Residen dan bertempat tinggal di ibu kota kabupaten sebagai kota penting, yang kebanyakan adalah kota pelabuhan kecil atau pasar kecil di pedalaman.

Para Bupati diinstruksikan untuk mengawasi urusan-urusan pertanian, peternakan, keamanan, kesehatan, irigasi, pemeliharaan jalan, dan pengumpulan pajak di wilayah kabupatennya.

Dalam memerintah Karesidenan Rembang, Residen dibantu empat orang Bupati dari setiap kabupaten, sementara untuk Tuban dan Bojonegoro secara khusus diangkat Asisten Residen. Residen dibantu Sekretaris Karesidenan, serta notaris dan juru lelang untuk Kabupaten Rembang dan Blora.

Di Afdeling Tuban dan Bojonegoro, para Asisten Residen dibebani tugas-tugas itu. Ada lima kontrolir yang membantu residen dalam hal mengurusi pajak tanah dan tanaman.

Untuk mengurusi kehutanan, di karesidenan ini ada 10 asisten, pegawai dan mandor pada jawatan kehutanan. Dalam bidang kekuasaan hukum, Rembang termasuk dalam wilayah wewenang Dewan Peradilan di Semarang, termasuk wilayah Lembaga Warisan Semarang.

Pada setiap kabupaten terdapat peradilan yang dipimpin oleh hakim tinggi. Sementara untuk pengawasan barang, terutama barang-barang impor, ditugaskan pada pejabat Komisi Penerima, yang juga berfungsi sebagai kepala pelabuhan di Rembang.

Untuk kepentingan keagamaan bagi masyarakat yang beragama Kristen Protestan ditugaskan seorang pendeta, yang juga bertugas untuk Karesidenan Jepara. Di Rembang terdapat sub-komisi pendidikan yang dikepalai langsung oleh residen.