Realisasi Potensi PBB-P2 Kabupaten Rembang Tahun 2014 Hanya 86,74 Persen

SOSIALISASI - Pembayaran pajak di Rembang dapat lebih maksimal bila disosialisasikan intensif. (Foto: KP2KP Rembang)
SOSIALISASI – Pembayaran pajak di Rembang dapat lebih maksimal bila disosialisasikan intensif. (Foto: KP2KP Rembang)

Rembang, REMBANG DAILY ** Pada 2014, potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar Rp10,7 miliar. Sedangkan target PBB-P2 APBD tahun 2014 adalah Rp8,5 miliar. Realisasinya, Rp9,32 miliar atau 86,74 persen dari potensi atau 109,6 persen dari target APBD.

“Dari capaian tersebut di atas, yang telah melunasi PBB-P2 pada tahun 2014 terdiri dari empat kecamatan lunas secara keseluruhan, yaitu Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Pancur, dan Kecamatan Sumber. Desa/Kelurahan se-Kabupaten Rembang yang telah melunasi PBB sebanyak 165 Desa/Kelurahan,” ujar Ketua Panitia Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Rembang Tahun 2015 dan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2014, Hamzah Fatoni.

Laporan Sekda Rembang tersebut dibacakan Asisten Ekonomi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, Abdullah Zawawi, saat Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Rembang Tahun 2015 dan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2014 di Pendapa Museum Kartini, Rabu (25/3/2015), seperti dirilis Pemkab Rembang.

Sekda berharap, Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Kabupaten dan Kecamatan untuk lebih aktif melakukan koordinasi dengan Desa/Kelurahan sehingga akan mempercepat pelunasan PBB-P2. Diharapkan, pada 2015, Desa/Kelurahan yang melunasi PBB-P2 bisa bertambah, sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap PAD akan lebih meningkat.

Kepala KPP Pratama Pati, Sudarmawan Haris, menambahkan, peneriman negara dari pajak mencapai 75 persen dari penerimaan negara. Artinya, jika tidak terpenuhi akan terjadi krisis fiskal. Menurut Sudarmawan, penggunaan pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, dan gaji pegawai pemerintah.

Menunggak

Meskipun sejak 2014 penerimaan PBB-P2 dikelola Pemerintah Kabupaten, namun Pemkab Rembang masih memiliki tunggakan kekurangan pembayaran pajak PBB-P2 sebanyak Rp13 miliar kepada pemerintah pusat.

“Kekurangan tersebut menjadi salah satu temuan BPK. Selain itu, jika tidak segera diselesaikan akan mempengaruhi anggaran DAU dan DAK Kabupaten Rembang,” ungkap Pelaksana tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz.

Plt Bupati meminta agar mensosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat untuk pembayaran pajak. Sosialisasi tidak hanya memberi contoh membayar pajak atau seremoni, tapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Ketika masyarakat membuka usaha seperti warung makan, pembeli yang datang ke warung mereka itu, karena adanya infrastruktur yang menuju ke warung tersebut. Demikian juga dengan hotel. Orang datang menginap di hotel, salah satu alasan juga karena adanya infrastruktur penunjang menuju hotel tersebut,” terang Abdul Hafidz.

Salah satu pembiayaan infrastruktur penunjang tersebut, sambungnya, berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.