Larangan Penggunaan Cantrang, Pemkab Rembang Disarankan Bentuk Forum ‘Stakeholders’

ANTISIPASI - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) V Semarang, Letkol Laut Elka Setyawan, berkunjung ke Rembang, Rabu siang (25/3/2015). (Foto: Pemkab Rembang)
ANTISIPASI – Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) V Semarang, Letkol Laut Elka Setyawan, berkunjung ke Rembang, Rabu siang (25/3/2015). (Foto: Pemkab Rembang)

Rembang, REMBANG DAILY ** Menjelang penegakan larangan penggunaan cantrang, salah satu jenis pukat tarik berkapal, oleh Pemerintah Pusat pada September mendatang, Pemerintah Kabupaten Rembang disarankan segera mengadakan forum duduk bersama stakeholders terkait untuk menemukan jalan keluar terbaik.

Demikian ujar Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) V Semarang, Letkol Laut Elka Setyawan, saat berkunjung ke Rembang, Rabu siang (25/3/2015), seperti dirilis Pemkab Rembang.

Danlanal V juga menyarankan untuk dibuka kantor pelayanan terpadu yang menangani segala perizinan kapal, sehingga memudahkan nelayan mengurus semua dokumen perkapalan.

“Beberapa waktu yang lalu, kami juga telah mengirimkan surat kepada setiap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah Lanal V. Intinya tentang permintaan data terkait sektor perikanan. Data tersebut bisa kami gunakan untuk bahan dalam mengambil kebijakan yang terkait ketahanan nelayan dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Elka.

Ia mengatakan, tujuan kedatangannya adalah untuk melihat secara langsung kondisi Rembang, menjelang penegakan larangan cantrang. Kunjungannya terkait antisipasi terulangnya rusuh saat unjuk rasa nelayan Batang pada nelayan di Rembang beberapa waktu lalu.

“Permasalahan di tingkat nelayan saat ini juga tidak hanya terkait penerapan Permen KKP Nomor 2 Tahun 2015 yang memuat larangan alat cantrang saja. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, yakni tentang perizinan dan kapasitas kapal yang sering kali tidak sesuai,” tutur Danlanal V.

Dalam kunjungannya sebagai pejabat baru, Danlanal V Semarang menyempatkan diri berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Bonang dan PPP Tasikagung.

Layanan Satu Atap

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang, Sukoco, mengatakan, layanan satu atap untuk menangani segala perizinan kapal bisa dinikmati nelayan mulai 1 April 2015.

“Mulai 1 April nanti, pengurusan surat layak operasi, surat persetujuan berlayar, perizinan kapal, wajib lapor, dan tambat lapor syahbandar, akan dilayani dalam satu gedung,” ucap Sukoco.

Pelarangan penggunaan cantrang termaktub dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang atau dogol bagi nelayan.

Pro-kontra terjadi karena dinilai kurang sosialisasi, serta berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran di tingkat nelayan. Beberapa waktu lalu, demonstrasi bahkan digelar nelayan untuk menolak penerapan Permen pelarangan penggunaan cantrang.